Hukum

KPK Mangkir, Sidang Praperadilam Miryam Ditunda

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang perkara praperadilan tersangka Miryam S Haryani melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena KPK selaku termohon tidak mengadiri sidang tanpa alasan alias mangkir.

Hakim PN Jaksel, Asiadi Sembiring, Senin (8/5/2017), menunda sidang perkara praperadilan Miryam vs KPK hingga Senin pekan depan (15/5/2017), karena pengadilan akan kembali memanggil KPK untuk hadir pada pekan depan.

“Jadi hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, jam 10 pagi supaya pemohon/kuasanya, termohon (KPK) supaya dipanghgil sekali lagi, sidang ditutup,” kata Asiadi.

Sebelum sidang ditutup, tim kuasa hukum tersangka Miryam sempat meminta agar hakim mempercepat sidang atau sidang dilaksanakan pada pekan ini, mengingat proses hukum kasus pemberian keterangan palsu yang disangkakan KPK, terus berjalan.

“Kami mohon kalau bisa waktunya dipercepat, karena kami berpacu dengan waktu, karena proses di KPK juga sedang berjalan. Sampai hari ini juga, kami belum bisa bertemu dengan klien kami. Jadi kami mohon waktunya dipercepat,” kata salah seorang anggota kuasa hukum tersangka Miryam.

Asiadi mengatakan, bahwa sidang paling cepat baru bisa dilaksanakan para Senin pekan depan, mengingat pengadilan harus memanggil urang KPK secara patut. Terlebih, Kamis pekan ini juga hari libur.

“Pangglan kan dilaksanan 7 hari, ini libur lagi hari Kamis. Jadi paling cepat ini dilaksanakan. Jadi sudah ditentukan sidangnya paling cepat hari Senin. Saya juga tidak mau menghambat,” katanya.

Sementara KPK menyatakan tidak akan menghadiri sidang karena belum mendapat surat panggilan. “Jika tidak ada panggilan yang diterima, tentu kami tidak bisa datang,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Miryam mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 April 2017 dengan nomor 47/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel, karena menilai KPK tidak berwenang menetapkannya sebagai tersangka kasus keterangan palsu.

Miryam melalui tim kuasa hukumnya menilai kasus ini lebih masuk ke perkara pidana umum. Padahal, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka menggunakan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 22 jo Pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, tim kuasa hukum Miryam meminta KPK tidak memproses kasus yang membelit kliennya selama belum ada putusan pengadilan dalam perkara praperadilan ini.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami