Hukum

KPK Minta Publik Ikut Awasi Sidang Korupsi e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta publik turut mengawasi jalannya sidang perkara korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang akan berlangsung mulai hari Kamis lusa (9/3/2017), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Kita berharap publik ikut mengawasi proses sidang ini,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin malam (6/3/2017).

Imbauan KPK bukan tanpa dasar. Pasalnya, sejumlah nama pejabat baik dari eksekutif dan legislatif serta pejabat dari perusahaan yang diduga terlibat kasus ini bakal terkuak. Artinya, ini merupakan perkara korupsi besar karena juga anggaran dan kerugian negarannya mencapai trilyunan rupiah.

“Kami juga melakukan pendalaman dalam proses penyidikan. Untuk tahap mulai dari pembahasan anggaran yang tentu saja dalam pembahasan anggaran harus melibatkan DPR, terutama pemerintah di sana. Kemudian pada tahap pengadan juga,” kata Febri.

Menurut Febri, dalam tahapan-tahan tersebut diduga ada pengondisian. “Ada indikasi pengondisian pengadaan, atau pengkondisian pemenang tertentu yang nanti akan kami ungkap juga didakwaan, termasuk indikasi adanya aliran dana pada pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Untuk lebih utuhnya, Febri mengatakan, secara komprehensif akan terungkap dalam surat dakwaan yang akan dibacakan Kamis lusa. “Agar pemahaman lebih utuh tentang nama-nama peran posisi dan juga indikasi aliran dana, maka secara utuh akan kami sampaikan mulai dari tanggal 9 Maret,” katanya.

KPK sudah melimpahkan perkara kedua terdakwa ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkasnya mencapai sekitar 24.000 halaman, yakni sekitar 13.000 untuk Sugiharto dan sekitar 11.000 untuk Irman. Surat dakwaan untuk keduanya setebal kurang lebih 100 halaman.

Kasus ini bermula dari penetapan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman; dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang dan menggelembungkan harga (mark up) sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 trilyun.

KPK menyangka Sugiharto dan Irman melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami