Hukum

KPK OTT Bupati Bengkulu Selatan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bengkulu Selatan dan pihak keluarga bupati beserta 2 orang lainnya.

“Empat orang sudah diamankan bersama tim. Ada kepala daerah atau bupati, keluarga bupati, PNS, dan pihak swasta yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (15/5/2018).

Dalam OTT tersebut tim KPK juga menyita uang sekitar Rp 100 juta yang diduga sebagai suap terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan. “Diamankan uang sekitar 100 jutaan. Diduga terkait proyek,” ujarnya.

Febri memastikan bahwa KPK melakukan OTT di wilayah Bengkulu setelah mendapat konfirmasi dari tim penindakan bahwa mereka sedang bekerja di sana.

“Ada tim penindakan di lapangan yang sedang jalan beberapa hari ini. Tadi saya dapat konfirmasi, sudah diamankan beberapa orang di daerah Bengkulu, termasuk kepala daerah dan swasta,” ujarnya.

OTT tersebut dilakukan setelah melakukan kroscek atas informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan serah terima uang. “Diduga transaksi sudah terjadi. Sejumlah uang diamankan tim,” katanya.

KPK masih mendalami dan mengembangkan suap proyek tersebut dan pihak-pihak yang diduga terlibat. “Informasi lebih lanjut akan disampaikan menyusul. Tim sedang bekerja,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. nama : faisal salim
    Npm : 2015510023

    saya setuju dengan oprasi tangkap tangan KPK. dimana kpk memang diberikan hak khusus untuk melakukan pencarian informasi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
    dalam UU KPK no. 30 tahun 2002 pasal 12 huruf (a) disebutkan bahwa kpk berhak melakukan penyadapan, dan merekam pembicaraan. dimana proses penyadapan sangat penting, dan sebagai upaya terkahir yang dilakukan untuk mendapatkan informas untuk melakukan uprasi tangkap tangan.
    tanpa kewenangan ini, kpk akan sulit sekali menangkap para pelaku korupsi yang merugikan negara indonesia ini.

  2. Nama : Renaldy
    NPM : 20015520012
    Pendapat saya.. Saya sangat mengapresiasi kinerja KPK yang begitu cepat melakukan OTT terhadap kasus suap pada proyek infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan, KPK juga telah menyita uang tunai sekitar 100jt, harapan saya untuk KPK untuk segera menyelesaikan kasus kasus yg belom terselesaikan.. supaya kasus kasus korupsi di indonesia berkurang.
    Kasus suap ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73), UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close