Hukum

KPK Pastikan Masih Tutup Rapat Nama-Nama Besar Tersangkut Korupsi e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sampai saat ini masih menutup rapat nama-nama pejabat dari eksekutif dan legislatif serta petinggi perusahaan yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP yang akan muncul dalam surat dakwaan dua terdakwanya.

“Sampai saat ini KPK belum pernah menyebut nama siapapun yang akan muncul di dakwaan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (6/3).

Menurutnya, dalam perkara korupsi ini, ada sekitar 200 orang saksi lebih yang telah dimintai keterangan pada penyidikan untuk Sugiharto dan Irman, setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

“Bahwa ada sejumlah saksi, ya ada lebih dari 200 saksi yang diperiksa untuk masing-masing tersangka. Ada 23 orang anggota DPR yang kita panggil juga, tapi tidak semuanya hadir yang hadir sekitar 15 orang dalam pemeriksaan di penyidikan,” ujarnya.

Febri menyatakan, nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus ini baru akan mengemuka pada sidang perdana pada hari Kamis, 9 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap Sugiharto dan Irman.

“Terkait nama-nama yang akan disebutkan nanti pada 9 Maret, kami akan buka pada proses dakwaan. Kita tentu tidak hanya bicara soal nama-nama yang ada di dakwaan, tapi lebih kompleks dari itu, ada nama-nama peran dan posisi yang bersangkutan, dalam rentang waktu proyek e-KTP yang kita sidik,” ujarnya.

KPK sudah melimpahkan perkara kedua terdakwa ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkasnya mencapai sekitar 24.000 halaman, yakni sekitar 13.000 untuk Sugiharto dan sekitar 11.000 untuk Irman. Surat dakwaan untuk keduanya setebal kurang lebih 100 halaman.

Kasus ini bermula dari penetapan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman; dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang dan menggelembungkan harga (mark up) sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 trilyun.

KPK menyangka Sugiharto dan Irman melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close