Hukum

KPK Periksa 62 Saksi untuk Buktikan Korupsi Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 62 orang saksi untuk membuktikan kasus korupsi penerbitan izin pertambangan (IUP) yang membelit Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam. Perkara ini sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Sejak penetapan tersangka dan dimulainya pemeriksaan saksi pada 1 September 2016 hingga 26 Oktober 2017, total 62 orang saksi telah diperiksa,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Ke-62 orang saksi yang telah diperiksa tersebut terdiri dari berbagai unsur di antaranya advokat, auditor kantor akuntan publik, notaris, PPAT notaris, PPAT, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kepala dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) dan PNS pada Kabupaten Konawe Kepulauan, Head of Legal and Compliance dan Karyawan pada PT AXA Mandiri. Kemudian, pemilik, direktur dan pegawai pada PT Billy Indonesia, Karyawan PT Vale Indonesia, dan swasta lainnya.

Setelah berkas penyidikannya dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan perkara ini ke tahap penuntutan dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada jaksa penuntut umum pada Selasa kemarin (31/10/2017).

Jaksa penuntut umum KPK mempunyai waktu 14 hari atau dua pekan untuk menyusun surat dakwaan, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk disidangkan. Namun Febri belum bisa memastika ke pengadilan mana jaksa penuntut umum akan melimpahkannya.

“Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA),” kata Febri.

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka korupsi karena diduga menyalahgunakan wewenangnya selaku gubernur Sultra dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan. SK tersebut tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan IUP Eksplorasi, SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT ABH.

Nur Alam menerbitkan 3 SK kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra. PT Billy Indonesia disebut-sebut berafiliasi dengan PT AHB dan mempunyai rekan bisnis perusahaan bernama Richcorp International yang berbasis di Hongkong

Berdasrkan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) perusahaan berbasia di Hongkong tersebut sempat mengirimkan uang sejumlah US$ 4,5 juta kepada Nur Alam. Penyidik KPK pun telah menggeledah kantor PT Billy Indonesia di Pluit, Jakarta Utara.

KPK menyangka Nur Alam melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close