Hukum

KPK Periksa Ayin Terkait Kasus SKL Sjamsul Nursalim

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Artalyta Suryani alias Ayin setelah pemilik PT Bukit Alam Surya ini memenuhi panggilan, Rabu (31/5/2017), sebagai saksi dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, pemeriksaan Ayin ini merupakan penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan sebelumnya meminta pemeriksaannya ditunda selama sebulan karena sedang menjalani perawatan.

“Saksi kooperatif pada KPK bersedia jadwal ulang pemeriksaan, kami jadwal ulang pemeriksaan,” kata Febri.

Penyidik KPK memeriksa Ayin sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK akan menelisik hubungan kerja antara Ayin dengan Sjamsul Nursalim khususnya terkait penerbitan SKL untuk BDNI. “Dia akan diperiksa terkait relasi dan hubungan kerja yang bersangkutan dengan obligor BLBI, Sjamsul Nursalim,” kata Febri, Kamis lalu (4/5).

Ayin sempat divonis 5 tahun penjara karena menyuap jaksa Urip Tri Gunawan pada tahun 2008 sejumlah Rp 6 milyar. Urip merupakan Ketua Tim Penyelidik kasus BLBI Sjamsul Nursalim.

Ayin merupakan istri dari almarhum Surya Dharma. Surya adalah salah satu bos PT Gajah Tunggal Tbk, perusahaan produsen ban itu dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim. Ayin sudah lama mengenal Sjamsul Nursalim saat tinggal di Lampung.

Sjamsul Nursalim pun sempat meminta Surya Dharma dan Ayin untuk mengurus tambak Dipasena atau PT Dipasena Citra Darmaja. Dipasena merupakan tambak udang terbesar di Asia Tenggara ketika. Dipasena juga merupakan milik Sjamsul Nursalim.

Untuk mengusut kasus ini, KPK juga sempat memanggil Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, namun keduanya mangkir dan penyidik akan memanggil ulang pasangan suami-istri yang kini menetap di Singapura itu.

Dalam kasus penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, KPK menetapkan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsjad Temenggung, sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait jabatannya sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 3,7 trilyun.

KPK menyangka Syafruddin Arsyad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close