Hukum

KPK Periksa Dirut Jasindo dalam Kasus Korupsi Asuransi Migas

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi, Selasa (16/5).

“Solihah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ (Budi Tjahjono),” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Budi Tjahjono merupakan matan Dirut PT Jasindo yang terbelit kasus korupsiĀ  penunjukan dan pembayaran agen dalam lelang penutupan asuransi minyak dan gas pada 2009, serta jasa asuransi aset proyek pada 2012 di BP Migas.

KPK memeriksa Solihah karena diduga mengetahui kasus korupsi di perusahaan yang saat ini dipimpinnya, sebab saat kasus tersebut terjadi, menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo.

“Solihah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo,” ujar Febri.

Penyidik KPK juga memanggil Kepala Sub Divisi Akuntansi Umum Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Jasindo, Tri Yulprianto untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Budi.

KPK memeriksa Tri terkait jabatannya selaku Koordinator Keuangan Oil and Gas Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Jasindo tahun 2010 hingga 2013.
“Tri Yulprianto juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ,” kata Febri.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka karena perbuatannya diduga melawan hukum. Budi memerintahkan bawahannya untuk menunjuk seseorang menjadi agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas.

Menurut Febri, pengadaan pertama terjadi prosesnya pada tahun 2009 untuk pengadaan 2010-2012. Sedangkan pengadaan kedua untuk periode 2012-2014.

PT Jasindo dalam dua pengadaan asuransi itu ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium. PT Jasindo kemudian mengajak perusahaan asuransi lainnya, yakni PT Tugu Pratama Indonesia (TPI), PT Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Central Asia (ACA), dan PT Asuransi Adira Dinamika.

Perbuatan Budi tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 15 milyar yang dihitung dari pembayaran komisi pada agen dalam kegiatan yang diduga fiktif. “Seharusnya tidak dibutuhkan agen dan diduga agen juga tidak melakukan kegiatan, namun tetap mendapatkan fee,” kata Febri.

KPK menyangka Budi melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami