Hukum

KPK Periksa Inneke Koesherawati Juli

BTN iklan

JAKARTA (Lei)  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap artis Inneke Koesherawati untuk kasus suap terhadap penyelenggara negara terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan, ataupun pemberian lainnya di LP klas I Sukamiskin.Image result for inneke koesherawati

Adapun, Inneke Koesherawati diperiksa untuk tersangka Andri Rahmat, narapidana kasus pidana umum yang merupakan tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah, suami Inneke.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap Inneke Koesherawati, swasta, untuk kasus suap terhadap penyelenggara negara terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan, ataupun pemberian lainnya di LP klas I Sukamiskin dengan tersangka AR,” ujar Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Selasa (24/7/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, Febri mengatakan bahwa KPK akan mendalami peran Inneke dalam proses pemesanan mobil yang diberikan kepada Wahid Husein, Kepala Lapas Sukamiskin.

“Diduga pemberian dari FD tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh FD dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7) malam.

Untuk kasus ini, KPK telah menetapkan Fahmi Darmawansyah, Wahid Husein, Hendry Saputra, yang merupakan staf Wahid Husein, dan Andri Rahmat sebagai tersangka.

Wahid Husein dan Hendry Saputra diduga sebagai penerima, sedangkan Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat diduga sebagai pemberi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Wahid Husein dan Hendry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu,  sebagai pihak yang diduga pemberi, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : KPK, Bisnis.com

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami