HukumLiputan

KPK Periksa Mantan Gubernur Sumatera Utara

BTN iklan

JAKARTA(LEI)-  Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Gatot sendiri merupakan terpidana dalam kasus tersebut atau di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Medan pada 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain Gatot, KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya untuk tersangka Ferry Suando Tanuray, yakni enam anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, masing-masing Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Guntur Manurung, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar.

Selain itu, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut 2014-2015 Saleh Bangun serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014, masing-masing Chaidir Ritonga dan Kamaluddin Harahap.

KPK pada Selasa (3/4) telah menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut, serta keempat terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami