HEADLINESHukum

KPK Periksa Olly Dondokambey Saksi E-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

Selain Olly, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya yakni dua mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI masing-masing Tamsil Linrung dan Mirwan Amir.

“Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Mirwan Amir yang juga mantan Anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat sudah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Sedangkan Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung belum tampak hadir di gedung KPK.

Dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto ketiganya disebut menerima aliran dana proyek KTP-e senilai Rp5,95 triliun.

Olly Dondokambey, mantan Wakil Ketua Banggar DPR yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS.

Tamsil Linrung, mantan Wakil Ketua Banggar DPR menerima sejumlah 700 ribu dolar AS.

Mirwan Amir, mantan Wakil Ketua Banggar DPR menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS Sebelumnya, KPK pada Rabu (3/1)juga telah memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan KPK dan akan dijadwalkan ulang untuk diperiksa.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami