LiputanNasional

KPK Perkuat Bukti Korupsi RJ Lino

BTN iklan

Jakarta/Lei – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengantongi bukti-bukti yang memperkuat indikasi keterlibatan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino, dalam kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). “KPK masih penyidikan RJL, kami semakin perkuat bukti yang ada,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (22/3), menanggapi pernyataan santai RJ Lino soal mandeknya penyidikan.

Namun demikian, Febri mengungkapkan, bahwa penyidik masih membutuhkan dua hal untuk menyatakan penyidikan kasus tersangka RJ Lino sudah lengkap (P21) dan kemudian melimpahkannya ke penuntutan.

“Kami butuh dua hal, kerugian negara dan ada bukti di luar Indonesia perlu ditelusuri. KPK akan terus tangani ini. Saat ini memang kita penyidikan RJL [RJ Lino],” katanya.

Sebelumnya, tersangka Lino usai memberikan kesaksian untuk terdakwa Haryadi Budi Kuncoro, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam perkara QCC yang ditangani Polri, mengaku sangat “nyantai” kendati kasusnya belum jelas.

“I enjoy my life,” katanya. Lino juga mengklaim pengadaan QCC di perusahaan yang pernah dipimpinnya itu tidak bermasalah. Bahkan, perusahaan mendapat keuntungan cukup signifikan sehingga KPK belum bisa menghitung kerugian keuangan negara dalam pengadaan ini.

“I do my best for my country. Kalian lihat di mana saya masuk ya, aset Pelindo itu hanya Rp 6,5 trilyun. Saya berhenti Rp 45 trilyun. Coba 6 kali lebih punya uang di bank Rp 16 trilyun cash. Kerugian negara nggak ada,” tandasnya.

Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, Lino mengaku siap mengikuti proses hukum atas kasus yang dituduhkan KPK. “Saya ngikut saja, saya warga negara yang baik,” ucapnya.

Proses hukum di KPK, lanjut Lino, tidak mengganggu. “Enggak, saya enggak merasa terganggu. Malah sekarang saya ditelpon siapa saja bisa diterima,” katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga QCC di Pelindo II tahun 2010, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka karena diduga menunjuk langsung perusahaan asal Cina, Wuxi Huang Dong Heavy Machinery.

Atas perbuatannya, Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close