HukumLiputan

KPK Pertimbangkan Panggil Ketua MA

BTN iklan
Hatta Ali Ketua MA
Hatta Ali Ketua MA

Jakarta, LEI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan memanggil Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali dalam kasus dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pemeriksaan terhadap Hatta Ali akan dilakukan jika penyidik memerlukan keterangannya soal praktik jual beli perkara yang diduga terjadi di lembaga peradilan tersebut.

“Kalau memang keterangannya dibutuhkan oleh penyidik ya bisa saja dipanggil,” ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Rabu (1/6).

Dia memaparkan, lembaga antirasuah itu terus mendalami kasus tersebut. Kemarin mereka memeriksa Tin Zuraida istri Nurhadi Sekretaris MA dan dua orang pegawai rumahnya yakni Kasirun alias Jenggot dan Sairi alias Zahir.

Tin datang ke kantor KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Saat datang, perempuan yang pada tahun 2014 lalu menjabat Ketua Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Hukum dan Peradilan MA itu didampingi sejumlah pria berbadan tegap. Dia sendiri tak berkomentar soal pemeriksaannya kemarin.

“Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Doddy Aryanto Supeno (DAS). Ada sejumlah hal yang akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata dia.

Dia menambahkan, salah satu persoalan yang akan dikonfirmasi yakni temuan uang senilai Rp1.7 miliar di rumahnya tersebut. Untuk menelusuri asal-usul uang tersebut, penyidik KPK dikabarkan telah memeriksa laporan keuangan milik pasangan tesebut.

“Termasuk uang yang ditemukan penyidik di rumahnya dalam penggeledahan beberapa waktu lalu,” terang dia.

Sebelumya, dalam penggeledahan yang dilakukan setelah penangkapan tersangka suap Panitera PN Jakarta Pusat yakni Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno, penyidik lembaga antikorupsi menyita uang senilai Rp1,7 miliar. Uang itu diduga ada terkait dengan kasus suap tersebut.

Penyidik KPK sudah dua kali memeriksa Nurhadi. Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga mengonfirmasi asal-usul uang itu. Nurhadi hingga saat ini menyanggah disangkutpautkan dalam kasus tersebut.

Dia juga menyatakan tak tahu menahu soal keberadaan Royani sopirnya yang sudah 46 hari tak masuk kerja.

Royani pada Jumat (27/5) lalu dipecat Mahkamah Agung. Pemecatan tehadap orang dekat Nurhadi itu dilakukan karena dia melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2010 tentang pegawai negeri sipil (PNS).

KPK terus memburu keberadaan Royani. Mereka menegaskan, tim di lapangan telah bergerak untuk mencari keberadaan sosok yang disebut sebagai saksi kunci kasus tersebut.

Meski demikian, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, tanpa Royani pun KPK bisa segera menetapkan tersangka baru. Hanya saja mereka tak mau buru-buru. Pengembangan kasus terus dilakukan. Sejumlah saksi terus diperiksa untuk melengkapi puzzle  kasus tersebut.

MA juga telah memeriksa Nurhadi. Dalam pemeriksaan itu, mereka tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sekretarisnya tersebut. Bahkan, terkait dengan kasus suap Penitera PN Jakarta Pusat, MA menyatakan Nurhadi tidak terlibat dalam transaksi suap itu.

Namun demikian, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, kalaupun nanti Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya akan menghomati proses hukum yang berlangsung.

Dia juga menyatakan, pemeriksaan di lingkungan MA sebatas pelanggaran administrasi, sedangkan pidana mereka serahkan sepenuhnya kepada KPK.

Oleh sebab itu  Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung (MA) mendukung rencana pendirian badan eksaminasi putusan pengadilan yang kini digagas oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) untuk mengontrol putusan hakim yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.

“Dalam pertemuan internal di Mahkamah Agung, saya sampaikan kepada para hakim agung adanya rencana pendirian badan atau lembaga eksaminasi putusan hakim oleh para dekan fakultas hukum yang tergabung dalam APPTHI. Pada prinsipnya eksaminasi mereka mendukungnya,” kata Anggota Hakim Agung Gayus Lumbuun, usai mengadiri peluncuran buku berjudul “Akuntabilitas Mahkamah Agung” di Jakarta, Senin.

Selama ini tidak ada lembaga resmi yang dapat mengeksaminasi putusan hakim. “Anggapan masyarakat selama ini menyebutkan hakim sebagai wakil tuhan di dunia terlalu berlebihan, karena hakim itu manusia biasa dalam memutuskan sesuatu bisa saja mengambil pertimbangan hukum yang keliru, karena itu perlu ada lembaga yang ikut mengujinya,” kata Gayus, seraya menunjukkan adanya hakim yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari pihak yang bersidang.

Menurutnya, keberadaan lembaga itu kini cukup strategis dan mendesak dalam usaha mendorong putusan hakim yang “excellent”, putusan hakim yang didasarkan atas pertimbangan norma hukum yang dipercaya masyarakat.

“Saat ini banyak masyarakat tidak percaya berbagai putusan hakim karena dinilai bertentangan dengan kehendak masyarakat luas,” katanya.

Ia mencontohkan, ada putusan hakim pengadilan niaga tentang pailit terhadap perusahaan BUMN Tbk. Di suluruh dunia, jika ada perusahaan yang dipailitkan, harga sahamnya pasti jatuh. Namun di Indonesia, terjadi anomali, yakni saham perusahaannya tidak terjadi penurunan. “Hal itu terjadi keanehan karena para investor di pasar saham tidak lagi percaya dengan keputusan hakim niaga itu,” katanya.

Di luar putusan niaga, juga masih banyak ribuan putusan yang dinilai masyarakat anomali. Apakah menyangkut lingkungan, pertambangan atau putusan sengketa korporasi. Putusan itu sulit dipercaya oleh masyarakat luas lantaran terjadinya anggapan putusan hakim tergantung dari siapa yang lebih berpengaruh.

“Bukan semata-mata mendasarkan pertimbangan hukum yang benar, karenanya, adanya keinginan melakukan eksaminasi putusan, khususnya putusan MA, tepat dan perlu didukung agar tidak terjadi putusan hakim yang bersifat jalanan,” kata Gayus.

Dalam peluncuran buku yang berjudul “Akuntabilitas MA”, editor Theo Yusuf Ms Wartawan Senior Antara, Ketua APPTHI Dr Laksanto Utomo, SH mengatakan, rencana pendirian lembaga eksasminasi sudah didukung lebih dari 150 perguruan tinggi fakultas hukum dari perguruan tinggi swasta nasional. Oleh karenanya, APPTHI saat ini telah membuat tim eksaminasi dan membagi ke dalam tiga zona.

Ketua APPTHI sebagai ketua timnya dengan anggota, Prof Dr Ade Saptomo (Dekan FH Universitas Pancasila), Prof Dr Faisal Santiago (Dekan FH Universitas Borobudur), Dr Akhmad Sudiro (Dekan FH Universitas Tarumanegara), Dr Edy Lisdiono dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Dr Sarif Nuh (Dekan Universitas Makasar), Dr Robert (STIH Manokwari) dan Dr Sulardi (Dekan Universitas Muhammadiyah Malang).

Selain itu, APPTHI juga akan mengajak mantan hakim agung seperti Prof Dr Tumpak, Prof Dr Bagir Manan dan mantan praktisi hukum lainnya agar masyarakat dapat menilai apakah putusan hakim tersebut menggunakan pertimbangan hukum yang benar.

Menjawab pertanyaan, Laksanto mengatakan, ide ini didasari atas keprihatinan para ahli hukum terhadap carut marut yang terjadi di tubuh MA.

“Adalah hal yang aneh jika lembaga peradilan tinggi, sebagai benteng terakhir pencari keadilan digeledah oleh KPK. Sesungguhnya lembaga Mahkamah Agung itu kini terancam runtuh, karena masyarakat luas tak lagi percaya akan putusan yang dikeluarkannya. Untuk mengembalikannya, pertama Presiden Joko Widodo membuat lembaga eksaminasi putusan, dan kedua ketua Hakim Agung tidak membiarkan para hakim berprilaku tidak profesional,” katanya.

(sumber: bisnis.com, antaranews.com)

Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami