Hukum

KPK Punya Bukti Setnov Kantongi USD 7,3 Juta

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa mereka memiliki bukti Ketua nonaktif DPR Setya Novanto memperkaya diri US$ 7,3 juta terkait kasus e-KTP. Terdakwa kasus e-KTP tersebut juga memperoleh jam tangan seharga Rp 1,5 miliar dari ‘bancakan’ yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

“Terkait dengan dugaan SN (Setya Novanto) diperkaya US$ 7,3 juta dan sebuah jam tangan dengan harga lebih dari Rp 1,5 miliar jika dikurskan ke rupiah, KPK yakin dengan bukti-bukti yang sudah kami miliki,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember 2017.

Oleh karena itu, KPK tak gentar ketika pengacara Setya Novanto mempermasalahkan dakwaan jaksa dalam sidang kedua yang digelar kemarin. Terlebih, lanjut dia, masalah aliran dana dan pemberian jam tangan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara e-KTP sehingga tak bisa masuk dalam eksepsi atau nota pembelaan.

“Lagipula itu masuk pada pokok perkara, sehingga tidak tepat diajukan di eksepsi. Seharusnya materi eksepsi yang sudah diatur jelas di UU dipahami oleh pihak SN,” ucap Febri.

Sebelumnya, penasihat hukum Setya Novanto mempermasalahkan soal kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal itu disampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan dalam sidang kemarin.

Pada dakwaan dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, jumlah kerugian tidak berbeda, yakni sama-sama Rp 2,3 triliun.

Yang aneh, kata tim penasihat hukum, dalam dakwaan Irman, Sugiharto, dan Andi, Setnov tak disebutkan soal penerimaan uang US$ 7,3 juta oleh kliennya. Tudingan itu baru muncul pada dakwaan Setya Novanto. Begitupula dengan jam tangan senilai US$ 135 ribu.

Seharusnya, jika US# 7,3 juta itu benar, nilai kerugian negara ikut bertambah. Tapi ini tidak. Nilainya sama dengan perhitungan tahun sebelumnya,” ujar Ketua Tim Penasihat Hukum Setnov, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Menurut dia, seharusnya total kerugian negara dalam dakwaan Setnov menjadi kurang lebih Rp 2,4 triliun. Total tersebut setelah ditambah dari dugaan uang yang diterima oleh Setya Novanto.

Tak Ada Hal Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tidak ada hal baru pada nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. KPK menganggap alasan yang dikemukakan kubu Novanto telah lama menjadi perdebatan.

Febri Diansyah mengatakan, salah satu yang dipersoalkan tim penasihat Novanto adalah masalah praperadilan.

“Sebenarnya sebagian itu alasan-alasan yang sudah sering muncul sebelumnya. Misalnya, terkait dengan putusan praperadilan yang dikatakan seolah-seolah penyidikan yang dilakukan KPK untuk kedua kalinya terhadap SN itu tidak sah,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Selain itu, dalam eksepsinya, pihak mantan Ketum Golkar itu mempersoalkan kerugian negara. Pihak Setya Novanto mempermasalahkan KPK yang memakai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini juga sebenarnya sudah ada putusan MK. Sejak lama bahwa KPK bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPKP ataupun pihak lainnya untuk kebutuhan pembuktian tindak pidana korupsi termasuk kerugian keuangan negara,” jelas Febri.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami