Hukum

KPK Sebaiknya Tak Takut Meikarta Masuk di Jadikan Kejahatan Korporasi

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seyogianya tidak perlu takut menjadikan kasus Meikarta dijadikan sebagai bagian dari kejahatan korporasi karena perusahaan atau PT Pesero juga sebagai subyek hukum.

Oleh karenanya, kata Ketua Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Dr. Laksanto Utomo, KPK sebaiknya tak perlu takut dan ragu menjadikan kasus Meikarta sebagai bagian dari kejahatan korporasi.

“Sejak awal di pasarkan, Meikarta membuat gaduh baik dari sisi perijinan, periklanan dan banyaknya kerterlibatan para pejabat dalam proyek itu,” kata Laksanto, seraya menambahkan, semestinya para pejabat publik itu berimpati kepada tanah rakyat yang tergusur yang tidak lagi dapat bercocok tanam dan memiara ternakknya. Namun dengan kehadiannya, justru menandakan mereka melakukan pemihakan kepada para pengembang itu.

Menurutnya, Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain menyebutkan, pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertangungjawab atas kerugian perseroan melebihi yang dimilikinya.” Artinya, direksi Meikarta tentunya tidak bisa diberikan tanggungjawab sendiri tanpa melibatkan sebuah korporasi, mengingat perusahaan itu juga bagian dari subyek hukum yang dapat diberikan sanksi.

Jika KPK berani menjadikan hal itu bagian dari kejahatan korporasi, kata Laksanto, akan memberikan aspek positif terhadap pembangunan dimasa depan. “Saya kira, para pengembang di masa depan akan lebih hati-hati tidak bertindak ceroboh karena jika ada kesalahan tidak hanya para direksi yang terlibat dihukum, tetapi juga perusahaannya.”

Laksanto juga mengapresiasi keberanian KPK menggeledah rumah CEO Lippo Group, James Riady terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta yang dilakukan sejumlah Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Bupati Neneng Hassanah Yasin.

Seperti dilansir dari detikcom, KPK melakukan penggeledahan disejumlah tempat, termasuk kediaman James.

“Setelah lakukan penggeledahan di 5 lokasi sejak Rabu siang sampai tengah malam tadi, penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke 5 tempat lain hingga pagi ini, yaitu apartemen Trivium Terrace, rumah James Riady, Dinas PUPR (Pemkab Bekasi), Dinas LH (Pemkab Bekasi), Dinas Damkar (Pemkab Bekasi),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/10/2018).

Febri mengatakan KPK telah menyita sejumlah barang bukti terkait kasus ini dari penggeledahan sebelumnya. Barang yang disita antara lain, dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer dan lainnya.

“Total lokasi penggeledahan sejak kemarin siang hingga pagi ini di 10 lokasi di Tangerang dan Bekasi,” ucapnya.

Merespons pemberitaan tersebut, sejumlah saham Grup Lippo berguguran. Harga saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) anjlok 2,82% menjadi Rp 172 per saham. MPPA sudah ditransaksikan sebanyak 163 kali dengan volume 649 ribu lembar saham. Total transaksinya Rp 113,71 juta.

Harga saham MLPT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) turun 0,41% menjadi Rp 6.125 per saham. LPPF telah ditransaksikan sebanyak 405 kali dengan volume 320 ribu lembar saham. Total transaksinya Rp 1,95 miliar.

Harga saham Lippo Karawaci Tbk (LPKR) anjlok 3,47% menjadi Rp 278 per saham. LPKR telah diperdagangkan sebanyak 269 kali dengan volume 26,86 juta lembar saham. Total transaksinya Rp 7,86 miliar.

Harga saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) turun 1,13% menjadi Rp 1.315 per saham. LPCK telah diperdagangkan sebanyak 163 kali dengan volume 985 ribu lembar saham. Total transaksinya Rp 1,27 miliar.

***

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close