Hukum

KPK Segera Buka Bukti Penyidikan e-KTP Miryam S Haryani

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka bukti penyidikan Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP yang dipersoalkan DPR. DPR menggulirkan angket dan membentuk panitia khusus untuk memaksa KPK membukan bukti tersebut di DPR.

“Komisi Pemberantasan Korupsi akan hadirkan bukti yang ada, termasuk rekaman proses pemeriksaan MSH yang sempat jadi persoalan sebelum pansus angket,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (7/8/2017).

KPK akan membuka bukti rekaman pemeriksaan Miryam setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi kubu terdakwa Miryam dalam sidang perkara keterangan palsu di bawah sumpah.

“Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tolak eksepsi Miryam, bagi kami, ini positif. Ke depan persidangan masih akan masuk tahap pembuktian,” katanya.

Karena itu, KPK meminta DPR, khususnya Pansus Angket KPK mengikuti dan mencermati persidang perkara keterangan palsu yang membelit terdakwa Miryam S Haryani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Kalau ada pihak yang mau tahu apa yang terjadi di proses pemeriksaan MSH (Miryam S Haryani, maka pengadilan tempat tepat untuk ketahui,” ujar Febri.

KPK akan membuka bukti-bukti termasuk rekaman pemeriksaan Miryam di persidangan mulai pekan depan. Bukan hanya itu, KPK juga akan mengajukan saksi-saksi dan ahli untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Miryam.

“Mulai minggu depan kita periksa saksi, hadirkan bukti-bukti. Saksi diperiksa, saksi yang dihadirkan juga di pemeriksan mulai saksi di internal KPK sendiri, kami ingin buktikan bagaimana proses pemeriksaan, video pemeriksaan, dan saksi eksternal lainnya,” kata Febri.

KPK kembali mengimbau semua pihak, khususnya DPR agar mencermati persidangan karena jaksa penuntut umum akan membeberkan bukti-bukti, termasuk rekaman pemeriksaan Miryam.

“Mari simak bersama proses hukum MSH, karena ini terkait e-KTP ada dimensi lain dalam penanganan e-KTP, mulai ada keterangan tidak benar hingga merintangi penanganan e-KTP,” katanya.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi kubu terdakwa Miryam karena surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa sah manurut hukum.

Majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan agenda membuktikan pokok perkara dengan acuan pada surat dakwaan dari penuntut umum KPK sebagai dasar pemeriksaan.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Miryam memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam sidang perkara korupsi e-KTP yang membelit terdakwa Irman dan Sugiharto.

Jaksa mendakwa Miryam melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami