Hukum

KPK Segera Limpahkan Kasus SKL BLBI Tersangka Syafruddin ke Pengadilan Tipikor

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera limpahkan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Sidang rencananya akan digelar di PN Tipikor Jakarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (18/4/2017).

KPK segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan untuk disidangkan karena penyidikannya sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke tahap dua kapada jaksa penunut umum.

“Penyidik hari ini (18/4) telah menyerahkan barang bukti dan tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung, Ketua BPPN) dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004,” kata Febri.

Di tahap penyidikan, penyidik telah memeriksa sekitar 72 orang saksi untuk tersangka Syafruddin dari berbagai unsur di antaranya staff, direksi, dan komisaris PT Gajah Tunggal. Kemudian pengacara dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).

“Notaris, ketua KKSK, pegawai dan ketua BPPN, DJKN Kanwil Jawa Tengah, tim bantuan hukum, staff khusus Wapres, komisaris PT Kasongan, dan wiraswasta atau swasta lainnya,” kata Febri.

Sebelum pelimpahan, tim penyidik sempat beberapa kali memeriksa tersangka Syafruddin yakni pada 5 September 2017 d an 3 serta 9 Januari 2018.

KPK menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka karena saat menjabat kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SKL BLBI untuk pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin itu diduga menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan jabatannya, sehingga negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian sejumlah Rp 4,58 trilyun.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Syafruddin Arsjad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami