Hukum

KPK Segera Periksa Zumi Zola Sebagai Tersangka

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak terlalu lama lagi bisa menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka kasus gratifikasi terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2014-2017.

“Tentu akan dijadwalkan ya pemanggilan tersangka. Kami berharap tidak terlalu lama, tapi sepenuhnya tergantung pada strategi penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Sedangkan untuk mengusut kasus ini, penyidik memanggil tiga orang saksi, yakni satu di antaranya adalah Mantes dari unsur swasta. Dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Zumi Zola.

Adapun dua orang saksi lainnya dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan untuk tersangka Arfan selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Pemprov Jambi. Kedua saksinya dari unsur swasta yakni Cecep Suryana dan Jefri Hendrik.

KPK menetapkan Zumi Zola dan Arfan sebagai tersangka sejak 24 Januari 2018. Sehari kemudian, atas permintaan KPK, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Zumi Zola beprgian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

KPK menyangka keduanya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama menerima gratifikasi sejumlah Rp 6 milyar dari beberapa kontraktor terkait berbagai proyek di Pemprov Jambi.

Uang sejumlah Rp 6 milyar itu diduga diberikan dari sejumlah pengusaha. Uang di antaranya digunakan untuk menyuap DPRD Jambi agar mau mengesahkan RAPBD Pemprov Jambi tahun 2018.

Namun KPK belum menetapkan tersangka dari pihak pemberi yang disebut-sebut merupakan sejumlah pengusaha. Lembaga antirasuah berjanji akan segera menyampaikannya kepada publik jika sudah menetapkan tersangka.

KPK menyangka Zumi Zola dan Arfan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan Zumi Zola dan Arfan ini merupakan hasil pengembangan kasus yang dilakukan KPK. Sebelumnya, KPK berhasil membongkar praktik suap pengesahan RAPBD Pemprov Jambi tahun 2018 setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Untuk kasus suap hasil OTT tersebut, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III, Saifuddin.

Dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 29 November 2017 itu KPK telah mengamankan uang sebesar Rp 4,7 miliar dari total suap yang diduga mencapai Rp 6 miliar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

40 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami