Hukum

KPK Siap Jerat Bupati Marinus Jika Lakukan Pencucian Uang

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan menjerat Bupati Ngada, Marianus Sae, dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika penyidik menekukan bukti-bukti yang bersangkutan terlibat dalam dugaan ini.

“Kita sepakat, kalau memang mengarah ada, nanti tindak pidananya sudah pasti kita akan menerapkan UU TPPU,” kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin (12/2/2018).

KPK juga akan menelisik apakah Marianus menggunakan uang dari hasil tindak pidana korupsi untuk membiayai kampanyenya sebagai calon gubernur (cagub) dalam pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye prediksi ya, prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu. Prediksi dari tim tadi sudah mengatakan, kalau yang bersangkutan akan balon (bakal calon) gubernur sudah barang tentu memerlukan dana yang banyak. itu kira-kira,” kata Basaria.

“Tapi apakah itu pasti untuk sana (membiayai pilkada), kita belum bisa mengatakan itu karena kita belum menerima, belum menemukan jalur sesuatu yang diberikan kepada pihak yang akan melakukan tim-tim yang berhubungan dengan Pilkada tersebut,” ujar Basaria, menambahkan.

KPK menetapkan Bupati Marianus Sae sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tertangkap tangan (OTT) karena diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai (S99P), Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait fee berbagai proyek di Kabupaten Ngada, NTT.

“Wilhelmus merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek di Kabupatem Ngada sejak 2011,” kata Basaria.

Wilhelmus diduga membukakan rekening atas namanya sendiri sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015. Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp 4,1 miliar.

“Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp400 juta, 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp200 juta,” ujar Basaria.

Pada 2018 Wilhelmus dijanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp 54 miliar terdiri atas pembangunan jalan Poma Boras Rp 5 miliar, jembatan Boawe Rp 3 miliar, jalan ruas Ranamoeteni Rp 20 miliar, ruas jalan Riominsimarunggela Rp 14 miliar, ruas jalan Tadawaebella Rp 5 miliar, ruas jalan Emerewaibella Rp 5 miliar, dan ruas jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar.

KPK menyangka Marianus menerima suap melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku penyuap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami