Politik

KPK Siapkan ‘Umpan’ Untuk Membuktikan Miryam Bersalah

BTN iklan

Jakarta/lei – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyiapkan argumentasi dan dasar hukum soal penetapan tersangka terhadap mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sudah kami kupas, kami kaji, argumentasinya jelas, dan ada dasar hukumnya, besok kami akan sampaikan di depan persidangan,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi seusai menghadiri sidang perdana praperadilan yang diajukan Miryam dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Ia pun menyampaikan KPK akan sampaikan pertimbangan terkait penggunaan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipermasalahkan kuasa hukum Miryam.

“Kami akan bacakan dan sampaikan semua argumentasi kami, alasan kami, dan pertimbangan hukum kami pada saat menangani atau memeriksa pemohon,” kata Setiadi.

Ia pun menegaskan KPK tidak akan mundur dalam penyidikan ini karena sudah jelas negara tidak boleh kalah dalam hal penanganan pemberantasan korupsi.

“Jadi saya tidak ingin menyampaikan apa jawaban KPK hari ini karena sudah diberikan waktu untuk besok berikan jawaban,” ucap Setiadi.

Sidang permohonan praperasilan Miryam yang dipimpin Hakim Tunggal Asiadi Sembiring akan dilanjutkan pada Selasa (16/5) dengan agenda jawaban dari KPK sebagai pihak termohon.

Tim Kuasa Hukum mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Miryam S Haryani menyampaikan tujuh poin permohonan praperadilan atas proses penetapan tersangka melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Pertama, kata Aga Khan, anggota tim kuasa hukum Miryam menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

“Kedua, menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas nama pemohon Miryam S. Haryani oleh termohon,” tuturnya.

Selanjutnya ketiga, kata Aga, menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-28/01/04/2017, tanggal 5 April 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya penetapan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Keempat menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 jo.�Pasal 35 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan�oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat,” tuturnya.

Kemudian kelima, Aga menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

“Keenam, memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya dan ketujuh menghukum termohon untuk membayar ongkos biaya perkara,” ucap Aga.

KPK menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-E) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E).

“BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik,” jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek KTP-E sebesar Rp5,95 triliun tersebut

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami