Hukum

KPK Sinyalir Uang Suap Auditor BPK Hasil Saweran para Dirjen Kemendes

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang sejumlah Rp 240 juta yang digunakan Irjen Kemendes PDTT, Sugito; dan Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo, untuk menyuap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berasal dari saweran para dirjen Kemendes PDTT.

“Kelihatannya saweran itu dari dalam, dikumpulin banyak. Kelihatannya minta dari dirjen-dirjen,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

KPK mensinyalir demikian karena suap untuk dua auditor BPK, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli terkait laporan keuangan tahun 201f atas proyek di Kemendes PDTT agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian, KPK belum memastikan uang sejumlah Rp 240 juta itu sumbernya dari sejumlah dirjen Kemendes PDTT. Menurut Agus, KPK masih mendalaminya, termasuk mengusut pihak-pihak yang terlibat.

Bukan hanya sumber uang Rp 240 juta, penyidik KPK juga mendalami uang sejumlah Rp 1,1 milyar dan US$ 3,000 yang disita di BPK dan ratusan juta rupiah hasil penggeledahan di kantor Kemendes PDTT.

“Sedang diselidiki, kan itu ada di dalam amplop yang banyak. Itu dari mana, yang jelas uang apa itu dari mana kita dalami,” kata Agus.

KPK mengungkap kasus suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dari BPK setelah melakukan melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Jumat (26/5).

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 7 orang, enam di antaranya ditangkap di kantor BPK, yakni Ali Sadli (ALS) selaku Auditor BPK, Rochmadi Sapto Giri (RS) selakau Eselon I atau Auditor Utama Negara III BPK, Jarot Budi Prabowo selaku Eselon III Kemendes PDTT, masing-masing sekretaris dan sopir Jarot Budi Prabowo, serta seorang satpam. Seorang lainnya, yakni Inspektur Jendral Kemendes PDTT, Sugito, ditangkap di Kemendes PDTT.

KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Sugito; dan Jarot Budi Prabowo dari Kemendes PDTT selaku pemberi suap. Dua orang lainnya adalah auditor BPK, yakni Ali Sadli dan Rochmadi Sapto Giri selaku penerima suap.

Mereka ditangkap setelah serah terima uang suap sejumlah Rp 40 juta. Pada Mei 2017, sudah diserahkan uang sejumlah Rp 200 juta. Rp 40 juta merupakan pemberian dari komitmen fee sejumlah Rp 240 juta.

KPK menyangka Sugito dan Jarot Budi Prabowo selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close