BTN iklan
Hukum

KPK Sita Rp 44 Miliar dari PT Nindya dan Aset Rp 20 Miliar PT Tuah

Jakarta, LEI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sejumlah Rp 44 milyar dari PT Nindya Karya. Uang tersebut disita setelah memblokir rekenin perusahaan tersebut dan memindahkannya ke rekening penampungan sementara KPK untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi korporasi tersebut.

‎”Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan asset recovery, penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap rekening PT NK dengan nilai sekitar Rp 44 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, akhir lekan ini.

‎Selain itu, penyidik KPK juga menyita sejumlah aset senilai Rp 20 miliar milik PT Tuah Sejati terkait kasus korupsi yang membelit korporasi ini. Aset tersebut masing-masing terdiri satu unit SPBU, SPBN di Banda Aceh, dan SPBE di Meulaboh.

‎”Untuk memenuhi kekurangan dari dugaan penerimaan PT TS (Tuah Sejati), KPK terus lakukan penelusuran aset terkait,” kata Febri.

Penyitaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi kedua korporasi tersebut sebagai tersangka dalam Pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh, pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Sedangkan untuk membongkar kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 128 orang saksi dari berbagai kalangan, di antaranya ‎pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, dan pejabat di lingkungan Pemda Sabang.

Kemudian, ‎staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. ‎Staf, mantan staf, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). ‎Staf dan pejabat atau pengurus PT Tuah Sejati.

“‎Staf, kepala Departeman Keuangan dan pejabat atau pengurus PT Nindya Karya (Persero). ‎Direktur utama PT Kemenangan. ‎Direktur Perencanaan PT Trapenca Pugaraya,” kata Febri.

Selanjutnya,  ‎direktur utama PT Cipta Puga, ‎direktur PT Reka Multi Dimensi Karyawan PT BCP, ‎presiden direktur PT VSL Indonesia, d‎irektur CV Total Design, Engineering, pegawai PT Swarna Baja Pacific,   ‎direktur PT Adhimix Precast Indonesia, dan sejumlah pihak swasta lainnya‎.

KPK menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus korupsi ini pembangunan dermaga tersebut setelah menemukan bukti permulaan yang cukup. Penetapan kedua korporasi ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan perkara yang membelit sejumlah tersangka sebelumnya.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan.

Dugaan melawan hukum itu terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp 793 milyar.

Rinciannya, pada 2004 senilai Rp 7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh, tapi uang muka telah diterima sebesar Rp 1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp 8 miliar, pada 2007 senilai Rp 24 miliar, pada 2008 senilai Rp 124 miliar, pada 2009 senilai Rp 164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp 285 miliar.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang,” kata Syarif Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, Jumat (13/4 2018).

“Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp 94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses,” ujar Syarif menambahkan.

Dugaan Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara, pertama; penunjukan langsung, kedua; Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, ketiga; rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), keempat; pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

“Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proiyek tahunjamak ini adalah sebesar Rp 94,58 miliar yaitu PT NK sekitar Rp 44,68 miliar, dan PT TS sekitar Rp 49,9 miliar,” ungkap Syarief.

Atas dasar itu, KPK telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut. Sedangkan untuk PT Tuah Sejati, sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rp 12 miliar. “Penyidik masih mengembangkan dan menelusuri sejumlah aset PT TS,” katanya.

KPK menyangka PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya dalam kasus ini, KPK telah memproses empat orang tersangka dengan tiga orang sudah divonis yaitu, pertama Heru sulaksono divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 23,127 miliar.

Kedua, Pejabat Pembuat Komitmet Sagtuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS, Ramadhani Ismy, divonis 6 tahun penajra ditambah dengan Rp 200 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 3,2 miliar sehingga total uang pengganti dari tiga terpidana tersebut sejumlah Rp 31 miliar.

Ketiga, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan proyek, Ruslan Abdul Gani, divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 4,36 miliar.

“Sedangkan satu tersangka yaitu Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, TSA (Teuku Syaiful Ahmad) dilimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan untuk dilakukan gugatan perdata TUN karena kondisi kesehatannya ‘unfit to trial’,” kata Syarif.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close