Hukum

KPK Sita Rp 7,4 Milyar Terkait Pencucian Uang Wako Madiun

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sejumlah Rp 7,4 milyar terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Wali Kota (Wako) Madiun, Bambang Irianto. Uang yang disita itu terdiri dari Rp 6,3 milyar dan US$
US$ 64.461 atau sekitar Rp 1,1 milyar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (23/2), mengatakan, penyidik menyita uang sejumlah di atas dari 6 rekening bank, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Jatim, dan Bank Mandiri.

Dalam kasus ini, penyidik KPK sebelumnya juga menyita mobil mewah milik tersangka Bambang, terdiri dari Hummer, Mini Cooper, Range Rover, dan Jeep Wrangler. Mobil-mobil terdapat di rumah dinas wali Kota Madiun serta rumah pribadi Bambang dan anaknya.

Kemudian, penyidik KPK juga telah menyita enam bidang tanah dan satu unit ruko yang juga diduga hasil dari korupsi Bambang. Febri menegaskan, penyitaan terhadap tanah-tanah itu beserta dengan bangunan yang berada di atas tanah tersebut, termasuk Kantor DPC Demokrat yang berada di Jalan Ahmad Yani.

“Bahwa ada pihak ketiga yang menggunakan bangunan di atas tanah tersebut, itu luar penyitaan yang dilakukan KPK. KPK menyita tanah dan bangunan di 5 lokasi di Madiun, tanah sawah juga sebuah ruko terkait indikasi tindak pidana pencucian yang diduga dilakukan tersangka BI (Bambang Irianto),” ujar Febri.

Sedangkan untuk mengusut kasus ini, penyidik memeriksa 15 orang saksi untuk tersangka Bambang Irianto di Polres Kota Madiun. Belasan saksi tersebut terdiri dari anggota DPRD Madiun hingga pihak swasta.

KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka pencucian uang. Sebelum menyandang status ini, Bambang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi turut serta dalam proyek pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait pembangunan Pasar Besar Madiun. Nilai proyeknya sejumlah Rp 76,5 milyar. Bambang disangka melanggar pasal 12 huruf iĀ atau 12B atau 11 UU Pemberantasan Tindak Korupsi. “Ini perkara pertama yang dikenakan kepada BI,” katanya.

Kemudian tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan tugasnya sebagai wali kota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019. KPK menyangka Bambang melanggar Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami