Hukum

KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Penggeledahan di Kantor Kemendes PDTT

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah saat menggeledah kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Minggu (28/5/2017) dalam kasus suap kepada dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Di kantor Kemendes, Kalibatan,
penyidik sita dokumen dan barang bukti elektronik. Di Kemendes juga disita sejumlah uang, diduga ratusan juta rupiah, pecahan rupiah,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (29/5/2017).

Pada hari yang sama, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja dua auditor BPK, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli. Dari ruangan kedua tersangka itu penyidik menyita sejumlah bukti terkait penerimaan suap dari pihak Kemendes PDTT.

“(Penyidik menggeledah) di ruang kerja RS (Rochmadi Sapto Giri) dan ALS (Ali Sadli) di (kantor) BPK,” kata Febri menyampaikan hasil penggeledahan terkait kasus suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
oleh BPK kepada Kemendes PDTT atas loporan keuangan tahun anggaran 2016.

Saat ini, lanjut Febri, tim penyidik sedang mendalami hasil barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah dari hasil penggeladahan di kantor Kemendes PDTT dan BPK tersebut.

KPK mengungkap kasus suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dari BPK setelah melakukan melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Jumat (26/5).

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 7 orang, enam di antaranya ditangkap di kantor BPK, yakni Ali Sadli (ALS) selaku Auditor BPK, Rochmadi Sapto Giri (RS) selakau Eselon I atau Auditor Utama Negara III BPK, Jarot Budi Prabowo selaku Eselon III Kemendes PDTT, masing-masing sekretaris dan sopir Jarot Budi Prabowo, serta seorang satpam. Seorang lainnya, yakni Inspektur Jendral Kemendes PDTT, Sugito, ditangkap di Kemendes PDTT.

KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Sugito; dan Jarot Budi Prabowo dari Kemendes PDTT selaku pemberi suap. Dua orang lainnya adalah auditor BPK, yakni Ali Sadli dan Rochmadi Sapto Giri selaku penerima suap.

Mereka ditangkap setelah serah terima uang suap sejumlah Rp 40 juta. Pada Mei 2017, sudah diserahkan uang sejumlah Rp 200 juta. Rp 40 juta merupakan pemberian dari komitmen fee sejumlah Rp 240 juta.

KPK menyangka Sugito dan Jarot Budi Prabowo selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close