Hukum

KPK Sita Uang Rp 1,9 Milyar dari Rumah Dinas Bupati Bengkalis

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 1,9 milyar hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di rumah dinas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

“Dari lokasi tersebut ditemukan uang sekitar Rp 1,9 miliar yang akan didalami lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Tim penyidik KPK menggeldah rumah dinas bupati Bengkalis tersebut mulai siang tadi dan malam ini masih berlangsung terkait kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah.

“Siang hingga malam ini, tim KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin,” kata Febri.

Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi atas proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.
“Kegiatan penggeledahan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut,” ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis periode 2013-2015, Muhammad Nasir, dan kontraktor Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction (MRC), Hobby Siregar.

Nasir diduga mengondisikan pemenang lelang dan pengerjaan proyeknya tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 80 milyar dari nilai proyek sebesar Rp 495 milyar.

Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015 itu panjangnya mencapai 51 kilometer dengan lebar 6 meter dengan nilai proyek sekitar Rp 495 milyar.

KPK menyangka M Nasir dan Hobby Siregar melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close