Hukum

KPK Sita Uang Saat Geledah PT PAL Terkait Penjualan Kapal Perang

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat (AS) dan rupiah saat menggeledah Kantor PT PAL Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat; PT Pirusa Sejati di MTH Square, Jakarta Timur; dan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.

“Dari ketiga lokasi disita dokumen, bukti elektronik, dan sejumlah uang yang sedang dalam proses perhitungan,” ujar Febri Diansyah, Juru Bicara KPK di Jakarta, Minggu (2/4/2017).

Namun Febri mengaku belum mengetahui jumlah uang yang disita dalam pecahan dolar AS dan rupiah hasi penggeledahan yang dilakukan hari Sabtu kemarin (1/4/2017), karena penyidik masih menghitungnya.

“Sejumlah uang dalam US$ dan rupiah disita dari penggeledahan hari Sabtu. Jumlah masih dalam perhitungan,” kata Febri.

Penyidik terus melakukan penyidikan untuk mengusut kasus suap fee penjualan dua kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada pemerintah Filipina yang menggunakan jasa agensi PT Ashanti Sales Incorporation (AS Inc).

“Hari ini (Minggu) tim juga melakukan kegiatan penyidikan. Besok (hari ini, Senin) akan kami update lebih lengkap,” katanya.

Dalam kasus suap penjualan dua kapal perang SSV ini KPK baru menetapkan 4 orang tersangka yakni Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin; Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Saiful Anwar; General Manager (GM) Treasury PT PAL, Arief Cahyana; dan Agus Nugroho selaku perantara suap AS Incorporation.

Kasus suap ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Dalam OTT itu, disita uang sejumlah US$ 25,000 sebagai suap dari AS Inc. untuk para pejabat PT PAL Indonesia.

Dalam perjanjian penjualan dua kapal SSV tersebut, AS Incorporation mendapatkan fee penjualan sebesar 4,75% dari nilai kontrak sejumlah US$ 86,96 juta. Tapi ternyata, 4,75% itu sudah mencakup fee untuk oknum pejabat PT PAL sejumlah 1,25%.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Agus selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap penerima suap, yakni Firmansyah, Arief, dan Saiful Anwar, KPK menyangkanya melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami