Hukum

KPK Tahan 3 Tersangka Hasil OTT di Bengkulu

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Tim Satgas lembaga antirasuah di Bengkulu pada hari Jumat dinihari (9/6/2017).

Penyidik menahan tiga tersangka, yakni Kepala Seksi (Kasi) III Intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Parlin Purba; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Amin Anwari; dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi, pada Sabtu dinihari (10/6/2017).

Penahanan itu dilakukan setelah ketiga tersangka menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 00.45 WIB. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, penyidik menahan ketiga tersangka untuk 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan.

“Tiga tersangka ditahan terpisah, penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung 10 Juni 2017,” kata Febri.

Penyidik KPK menjebloskan tersangka Amin Anwari ke sel Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Timur. Murni Suhardi (MSU) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan tersangka Parlin Purba ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Ketiganya merupakan tersangka kasus suap pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan berbagai proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2015 dan 2016.

Sebelumnya, KPK menangkap Amin Anwari dan Murni Suhardi dan Parlin, karena terlibat suap sejumlah Rp 10 juta. Amin Anwari dan Murni Suhardi sebelumnya memberikan Rp 150 juta kepada Parlin.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Amin Anwari dan Murni Suhardi selaku penyuap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Nomor 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Parlin Purba selaku penerima suap, KPK menyangkanya melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami