Hukum

KPK Tahan Andi Narogong Terkait e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Andi Narogong, Jumat (24/3/2017) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Resmi tanggal 24 Maret, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka AA (Andi Agustinus) dalam kasus e-KTP,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

KPK menahan Andi usai memeriksanya secara intensif setelah menangkapnya pada hari Kamis kemarin. Penyidik melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan di antaranya agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

“Beliau (Andi Narogong) banyak tahu tentang ini (kasus e-KTP), selain tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Yang paling penting yang bersangkutan diperlukan pemeriksaan secara intensif,” kata Basaria.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, penyidik menjebloskan tersangka Andi ke sel tahanan Rutan KPK yang berlokasi di gedung KPK lama, Kavling C 1. “Ditahan di gedung KPK lama, C1,” ujarnya.

KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka karena diduga bersama-sama dengan terdakwa Irman dan Sugiharto mekakukan perbuatan melawan hukum yakni korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.

Penetapan tersangka Andi Narogong merupakan tindak lanjut KPK menyeret pihak lain yang diduga terlibat setelah jaksa penuntut umum menyebut nama-nama yang bersama-sama dengan Irman dan Sugiharto dalam melakukan korupsi e-KTP.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Irman dan Sugiharto, bersama-sama Andi Narogong, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, dan Ketua Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Dukcapil Drajat Wisnu Setiawan.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Andi Agustinus alias Andi Narogong melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagiamana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami