Hukum

KPK Tahan Anggota DPRD Kota Malang

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi. Tersangka kasus dugaan suap pemulusan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini ditahan usai diperiksa sebagai tersangka, Kamis (5/4/2018).

“Penyidik melakukan upaya hukum penahanan terhadap seorang tersangka dalam kasus ini, yaitu SHI (Sahrawi), Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Penyidik menahan tersangka Sahrawi untuk 20 hari ke depan. “Penahan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Febri.

Sementara tersangka Sahrawai saat keluar dari gedung KPK sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Ia mengaku tidak pernah menerima uang suap yang diberikan oleh Wali Kota Malang, Moch Anton.

“Saya itu tidak pernah nerima apa yang dituduhkan. Mulai dari sebagai saksi sampai tersangka. Ya berkaitan dengan aliran saja, saya kan enggak tahu,” katanya.

Wakil rakyat Kota Malang ini mengaku tidak menerima suap karena pada tanggal 14 Juli 2015 yang disebutnya merupakan waktu pembagian uang, ia tidak berada di Malang.

“Saya pulang ke Madura waktu kejadian itu. Jadi pembagian aliran itu kan informasinya H-1 Lebaran. Padahal H-5, saya sudah pulang ke Madura,” ujarnya.

Atas alasan alibi tersebut, Sahrawi menilai kasus yang disangkakan kepadanya sangat aneh. Ia mengaku sempat menyampaikan kepada penyidik bahwa ia dizalimi.

“Saya sampaikan ke penyidik tadi, ini zalim terhadap saya. Siapa pun yang menjadi saksi menguatkan bahwa saya menerima, itu zalim. Padahal kan saya tidak pernah menerima.

KPK menambah 19 orang tersangka kasus suap Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun 2015. Dari 19 orang itu, satu di antaranya adalah Wali Kota Malang, Moch Anton.

Sedangkan untuk sisanya, yakni 18 orang tersangka dari unsur DPRD Kota Malang periode 2009-2014, terdiri dari dua wakil ketua yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti serta 16 anggota.

Daftar 19 tersangka:

  1. Moch Anton
  2. Suprapto
  3. HM Zainudin
  4. Sahrawi
  5. Salamet
  6. Wiwik Hendri Astuti
  7. Mohan Kateli
  8. Sulik Lestyowati
  9. Abdul Hakim
    10.Bambang Sumarto
  10. Imam Fauzi
  11. Syaiful Rusdi
  12. Tri Yudiani
  13. Heri Pudji Utama
  14. Hery Subianto
  15. Ya’qud Ananda Budban
  16. Rahayu Sugiarti
  17. Sukarno
  18. H Abd Rachman.

Moch Anto selaku Wali Kota Malang memberikan suap sejumlah Rp 700 juta kepada ketua dan anggota DPRD Kota Malang untuk memuluskan pengesahan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

Moch Anton melakukan penyuapan tersebut bersama-sama Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015. Jarot lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun uang suap sejumlah Rp 700 juta tersebut diberikan kepada M Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka bersama Jarot. Kemudian, uang tersebut di antaranya Rp 600 juta dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

KPK menyangka Moch Anton melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 18 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami