Hukum

KPK Tahan Gubernur Sultra Nur Alam

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, terkait kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

KPK menahan Nur Alam usai mememeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka, Rabu malam (5/7/2017). Nur Alam dijebloskan ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka nyaris setahun, yakni mulai Agustus 2016 lalu.

Penahanan itu diketahui setelah Nur Alam keluar gedung KPK didampingi kuasa hukumnya, pihak keluarga, dan pendukung menggunakan rompi oranye yang merupakan seragam tahanan lembaga antirasuah.

Nur Alam enggan menjawab berbagai pertanyaan wartawan tentang kasus korupsi yang membelitnya. Dia bergegas masuk ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke sel Rumah Tahanan KPK.

“KPK melakukan penahanan terhadap tersangka NA [Nur Alam] untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam penerbitan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). IUP itu terkait pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana tahun 2009-2014.

Nur Alam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan IUP Eksplorasi, SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT ABH.

PT Billy Indonesia disebut-sebut berafiliasi dengan PT AHB yang memperoleh IUP dari Nur Alam untuk menambang nikel di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan, Sultra. PT Billy Indonesia memiliki rekan bisnis Richcorp International yang berbasis di Hongkong.

Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perusahaan tersebut pernah mengirim uang US$ 4,5 juta kepada Nur Alam. Kantor PT Billy Indonesia yang berada di Pluit, Jakarta Utara, juga telah digeledah penyidik KPK terkait kasus ini.

KPK menyangka Nur Alam melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami