Hukum

KPK Tak Berhasil Periksa Bupati Lampung Timur

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhasil memeriksa Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (27/2), mengatakan, penyidik juga tidak berhasil memeriksa seorang saksi lainnya, yakni mantan anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi. Keduanya akan diperiksa untuk tersangka Charles Jones Mesang (CJM).

Penyidik KPK gagal memeriksa Chusnunia dan Zuber karena surat panggilan yang dikirimkan kembali ke tangan penyidik, karena rumah kedua saksi dalam kondisi kosong atau tidak ada orang.

“Dua saksi untuk CJM [Charles Jones Mesang] terkait tindak pidana korupsi Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, surat panggilan return [kembali] karena rumah keduanya kosong,” ujar Febri.

KPK menetapkan anggota Komisi II DPR RI Charles Jones Mesang sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan anggaran dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans).

“Penyidik KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan CJM, anggota DPR 2009-2014, sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang dimilik KPK, dan fakta persidangan,” kata Yuyuk Andriati, Plt Kepala Biro Humas KPK, Senin (5/12).

Charles, yang sebelumnya menjadi anggota Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, diduga menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 9,7 milyar atau 6,5% dari total anggaran optimalisasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemenakertrans) tahun 2014 sejumlah Rp 150 juta.

Tersangka Charles menerima uang sejumlah Rp 9,7 milyar tersebut dari mantan Dirjen P2KTrans Kemenakertrans, Jamaluddien Malik. Jamaluddien telah divonis 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsuder 1 bulan kurungan, dan mengganti kerugian negara Rp 5,4 milyar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Atas perbuatan itu, penyidik KPK menyangka Charles melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami