Hukum

KPK Tambah Satu Tersangka Hasil OTT di PN Jaksel

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection (PT ADI), Yunus Nafik, sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PP PN Jaksel), Tarmizi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa malam (22/8/2017), mengatakan, penyidik menetapkan petinggi PT ADI tersebut setelah menemukan bukti permulaan yang cukup soal keterlibatannya dalam kasus suap tersebut.

“Saya dapat informasi, telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, sehingga ada satu orang lagi yang sudah jadi tersangka. Jadi total tersangka ada tiga. Satu orang tambahan adalah YN [Yunus Nafik], Dirut PT ADI,” katanya.

Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Yunus Nafik diduga bersama-sama kuasa hukum PT ADI, Akhmad Zaini menyuap Tarmizi sejumlah Rp 425 juta.

Mereka melakukan penyuapan agar PN Jaksel menolak gugatan Eastern Jason Fabrication Services (EJFS) Pte Ltd terhadap PT ADI yang putusannya akan dibacakan Senin kemarin.

“Ada indikasi keterkaitan dengan tersangka AKZ (Akhmad Zaini) dengan orang-orang tertentu di PT ADI, sehingga kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Jadi sebagai pihak yang diduga bersama-sama memberikan hadiah atau janji,” kata Febri.

Yunus diduga sebagai pihak penyandang dana suap yang diberikan Akhmad Zaini kepada Tarmizi. KPK sedang mendalami sumber uang suapnya, apakah berasal dari kantong perusahaan atau kantong pribadi Yunus.

“Secara spesifik kami belum bisa sampaikan uang Rp 425 juta itu dari siapa, tapi kami sudah menemukan bukti ada peran dari Dirut PT ADI ini dan juga peran salah satu kuasa hukumnya dan pihak penerima,” kata Febri.

EJFS menggugat PT ADI karena dinilai wanprestasi atau cedera janji dalam pengerjaan sebuah proyek. PT ADI yang bergerak di bidang konstruksi dan survei bawah laut itu diminta membaya ganti rugi sebesar US$ 7,6 juta dan SGD 131.000.

Akhmad Zaini selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Tarmizi selaku penerima suapnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close