Hukum

KPK Tanya Legislator PKS Soal Aliran Dana

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (19/7/2017), mengatakan, penyidik mengkonfirmasi tentang sejumlah hal terhadap yang bersangkutan, di antarana tentang uang suap yang diterimanya serta aliran uang lainnya kepada sejumlah pihak.

“Jadi YWA (Yudi Widiana Adia) hari ini diperiksa sebagai tersangka untuk kita mengkonfirmasi beberapa hal, baik terkait adanya indikasi alirana dana ke sejumlah pihak,” kata Febri.

Penetapan tersangka Yudi merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap koleganya di Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti.

“OTT tidak hanya memproses beberapa orang saat itu, tapi informasi yang terus berkembang sampai akhirnya menambah tersangka sejumlah anggota DPR,” katanya.

Menurut Febri, ini menegaskan bahwa OTT yang dilakukan KPK itu merupakan titik awal untuk membongkar semua pihak yang terlibat dalam satu kasus korupsi.

“Ini sekaligus menegaskan bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK itu bisa menjadi titik awal untuk membongkar kasus indikasi korupsi,” katanya.

KPK menetapkan Yudi Widiana Adia sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan pada Kementerian PUPR bersama dengan Politikus PKB, Musa Zainuddin dan belum dijebloskan ke sel tahanan.

Yudi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap dari Direktur PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng alias Aseng sebesar Rp 4 milyar. Uang suap ini, diduga untuk mengatur jalannya dana aspirasi DPR untuk proyek pembangunan ruas jalan milik Kemen-PUPR di daerah Maluku dan Maluku Utara.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Yudi melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami