KPK Tepis Dalih Novanto, Pemeriksaan Harus Minta Izin Jokowi – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

KPK Tepis Dalih Novanto, Pemeriksaan Harus Minta Izin Jokowi

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad
Bagikan ke:

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis dalih Ketua DPR RI, Setya Novanto, bahwa untuk bisa memeriksanya dalam kasus korupsi e-KTP harus mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak harus izin. Baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak mewajibkan adanya izin dari presiden,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Syarif menegaskan, alasan Novanto mengikuti langkah KPK yang tidak mau hadir memenuhi panggilan Pansus Angket soal e-KTP di DPR, itu tidak berdasarkan hukum, karena dalam ketentuan yang berlaku, KPK tidak harus meminta izin presiden. “Tidak sama sekali kok,” ujarnya.

Saat wartawan menanyakan, apakah alasan Novanto itu mengada-ada karena di dalam undang-undang yang berlaku, KPK tidak perlu meminta izin presiden untuk memeriksa anggota DPR, Syarif membenarkan.

“Iya, alasan itu alasan mengada-ada. Dengar saja dulu, pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil saat itu. Beliau hadir tanpa surat izin presiden. Kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari presiden. Ini suatu mengada-ada,” tandasnya.

Sedangkan untuk pertanyaan wartawan bahwa KPK harus hengkang dari Indonesia, Syarif mempertanyakan dasar hukum yang didalilkan karena KPK sendiri tidak melanggar konstitusi dalam mengusut kasus e-KTP atau sejumlah kasus korupsi lainnya.

“Pertama, KPK tidak melanggar konstitusi. Kedua kita tidak pernah melecahkan dari putusan pengadilan. Kalau kami harus diusir dari negra Republik Indonesia, di mana dong. Berarti kita harus ganti pasport,” katanya.

Pada kesempatan ini, Syarif membantah bahwa KPK melakukan lobi seperti yang ditanyakan wartawan mengutip pengakuan Fahri Hamzah. “Melobby SN, tidak-tidak, pimpinan KPK tidak pernah satu orang pun yang pernah bertemu dengan pak SN,” katanya.

Novanto menjadikan izin Presiden sebagai alasan atas ketidakhadirannya dengan berdasar pada Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang menyebut Pemanggilan dan Permintaan Keterangan untuk Penyidikan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Padahal, Pasal 245 Ayat (3) menyatakan, ketentuan sebagaimana Pasal 245 Ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Sementara korupsi merupakan tindak pidana khusus.

Atas dalih tersebut, Syarief menegaskan, Pasal 245 UU MD3 yang menjadi dasar alasan Novanto itu tidak satu pun yang menyebut pemanggilan seorang anggota DPR terkait kasus korupsi harus seizin Presiden.

iklan btn

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: 360 frontal

Komentar Anda...

To Top