Hukum

KPK Tepis Tudingan Soal Pemberian Obat

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan bahwa pihaknya memberikan obat kepada pihak yang diperiksa supaya mengakui melakukan korupsi sebagaimana disebut Pansus Angket KPK yang disebutnya didapat dari laporan kepada Posko Pengaduan Pansus Angket KPK.

“Proses pemeriksaan di KPK kita pastikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan profesional,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Untuk membuktikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka atau pihak lainnya telah sesuai prosedur yang berlaku dan profesional, Febri mencontohkan soal pengakukuan Miryam S Haryani yang mengaku ditekan dan diarahkan penyidik.

“Ada pihak-pihak yang mengatakan ketika diperiksa ditekan. Tapi ketika diperlihatkan video, ternyata para saksi diperiksa dalam keadaan rileks dan tanpa tekanan apapun. Sudah cukup sering KPK dapat bantahan dan tudingan seperti itu dan kita sudah buktikan,” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, jika ada tersangka yang mengaku diberikan obat hingga ditekan oleh penyidik, harusnya itu diungkapkan di persidangan. Kenyataannya, tersangka divonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi karena terbukti korupsi.

Vonis terhadap para koruptor itu dikuatkan oleh putusan banding dan kasasi jika mereka atau jaksa penuntut umum KPK mengajukan langkah hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama.

“Kita ingin tegaskan, proses hukum para narapidana yang sudah divonis bersalah tersebut sudah selesai. Karena itu eksekusi dilakukan ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Sampai di tingkat pengadilan, lanjut Febri, mereka sudah dijatuhi vonis bersalah. Bahwa sebelumnya ada yang mengatakan bukti tidak kuat kemudian ada saksi yang ditekan atau informasi lain, tentu itu sudah dibuka di persidangan dan dinilai hakim.

“Yang menyatakan seseorang bersalah korupsi bukan KPK, tetapi hakim melalui proses persidangan yang ckup panjang. Maka kesempatan jawab menjawab, bahkan kesempatan gugat KPK baik praperadilan atau melalui jalur lain kalau ada keberatan hukum,” katanya.

KPK menghadapi semua langkah hukum yang dilakukan pihak tersangka dan terdakwa. “Semuanya kita hadapi, napi-napi korupsi tersebut sudah dieksekusi dan jalankan hukumannya. Domainnya bukan di KPK lagi,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami