Hukum

KPK Tetapkan 19 Tersangka Suap Rp 700 Juta APBD-P Pemkot Malang

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah 19 orang tersangka kasus suap Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun 2015. Dari 19 orang itu, satu di antaranya adalah Wali Kota Malang, Moch Anton.

“Membuka penyidikan baru dengan 19 orang tersangka yaitu MA (Moch Anton), Wali Kota Malang periode 2013-2018,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Sedangkan untuk sisanya, yakni 18 orang tersangka dari unsur DPRD Kota Malang periode 2009-2014, terdiri dari dua wakil ketua yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti serta 16 anggota.

Berikut daftar nama 19 tersangka:
1. Moch Anton
2. Suprapto
3. HM Zainudin
4. Sahrawi
5. Salamet
6. Wiwik Hendri Astuti
7. Mohan Kateli
8. Sulik Lestyowati
9. Abdul Hakim
10.Bambang Sumarto
11. Imam Fauzi
12. Syaiful Rusdi
13. Tri Yudiani
14. Heri Pudji Utama
15. Hery Subianto
16. Ya’qud Ananda Budban
17. Rahayu Sugiarti
18. Sukarno
19. H Abd Rachman.

Moch Anto selaku Wali Kota Malang memberikan suap sejumlah Rp 700 juta kepada ketua dan anggota DPRD Kota Malang untuk memuluskan pengesahan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

Moch Anton melakukan penyuapan tersebut bersama-sama Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015. Jarot lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun uang suap sejumlah Rp 700 juta tersebut diberikan kepada M Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka bersama Jarot. Kemudian, uang tersebut di antaranya Rp 600 juta dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal, melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya, serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan,” ujar Basaria.

KPK menyangka Moch Anton melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 18 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close