Hukum

KPK Tetapkan 3 Pimpinan DPRD Mojokerto Tersangka Suap

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo, serta dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, sebagai tersangka karena tertangkap tangan menerima suap.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Sabru (17/6/2017), mengatakan, pihaknya juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wiwiet Febryanto sebagai tersangka.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara hari ini, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji,” ujar Basaria.

KPK menetapkan keempat orang di atas sebagai tersangka kasus suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan sejumlah Rp 13 milyar pada Dinas PUPR Mojokerto tahun anggaran 2017.

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), Jumat hingga Sabtu dinihari (16-17/6).

Wiwiet menyuap Purnomo, Umar, dan Abdullah setelah terjadi kesepakatan pemberian uang fee Rp 500 juta agar ketiganya mau mengesahkan pengadilahan anggaran sejumlah Rp 13 milyar tersebut.

Dalam OTT tersebut, Tim Satgas KPK mengamankan 6 orang dan menyita uang sejumlah Rp 470 juta dari sejumlah pihak. OTT tersebut dimulai dari kantor DPD PAN Mojokerto sekitar pukul 23.30 WIB.

Di kantor tersebut, Satgas KPK menangkap Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo dan wakilnya, Umar Faruq, serta seseorang berinisial H yang diduga sebagai perantara suap. Selain itu, petugas menyita uang sejumlah Rp 300 juta dari H. Uang itu didapat dari mobil yang bersangkutan.

Setelah itu, Satgas KPK menangkap Kadis PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto di salah stau jalan di Kota Mojokerto dan menemukan uang sejumlah Rp 140 juta di dalam mobilnya.

Selanjutnya, Satgas KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Abdullah Fanani, sekitar pukul 00.30 WIB. Sekitar pukul 01.00 WIB, baru seseorang berinisial T ditangkap di rumahnya. T ditangkap karena diduga menjadi perantara suap dan Satgas menyita uang sejumlah Rp 30 juta.

“Keenam orang tersebut kemudian dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada siang tadi,” kata Basaria.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK meperoleh keterangan bahwa Rp 300 juta bukan pemberian pertama, karena tanggal 10 Juni 2017, sudah diberikan Rp 150 juta kepada pihak DPRD Mojokerto.

Sedangkan uang Rp 170 juta, merupakan komitmen setoran triwulanan yang telah disepakati sebelumnya. “Uang Rp 170 juta masih dalam pengembangan terus sampai saat ini,” kata Basaria.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yakni Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo serta dua wakilnya yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Kemudian, Kadis PU Mojokerto, Wiwiet Febrianto.

Sedangkan dua orang yang diduga sebagai perantara suap, yakni inisial T dan H belum ditetapkan sebagai tersangka. “Terhadap T dan H saat ini masih berstatus sebagai saksi,” kata Basaria.

KPK menyangka Wiwiet selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close