Hukum

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah RTH Pemkot Bandung

BTN iklan
Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, tahun anggaran 2012-2013.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018).
Ketiga tersangkanya adalah mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kadis DPKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat; serta dua anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.
Penetapan ketiga tersangka ini setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai tim Banggar DPTD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH. Selain itu, keduanya juga beberapan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.
Sedangkan Hery Nurhayat selaku Kadis DPKAD dan pengguna anggaran, diduga membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH, padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya dan bahwa transaksi jual-beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli, malainkan melalui makelar Tomtom dan Kadar.
Perbuatan para tersangka tersebut diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk sementara sekitar Rp 26 milyar. APBD-P Pemkot Bandung tahun 2012 dan Perda Pemkot Bandung Nomor 22 Tahun 2012 terdapat alokasi anggaran untuk RTH adalah sekitar Rp 123,9 milyar yang terdiri dari belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH.
KPK menyangka ketiganya melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami