KPK Tetapkan 4 Tersangka Suap PDAM kepada DPRD Banjarmasih – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

KPK Tetapkan 4 Tersangka Suap PDAM kepada DPRD Banjarmasih

pilkada
Bagikan ke:

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Iwan Rusmali dan Andi Effendi, serta Direktur Utama (Dirut) dan Manajer Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Muslih dan Trensis, sebagai terangka.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Jumat petang (14/9), mengatakan, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp 50,5 milyar.

“Sebagai pemberi M (Muslih), Dirut PDAM Bandarmasih dan T (Trensis), Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih. Adapun diduga sebagai penerima IRS (Iwan Rusmali), Ketua DPRD Banjarmasin dan AE (Andi Effendi), Wakil Ketua DPRD Banjarmasin selaku ketua pansus,” kata Alexander.

KPK menetapkan 4 orang di atas sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (14/9). Dalam OTT tersebut petugas KPK mengamankan enam orang. Dari 6 orang itu, KPK melepaskan dua Anggota DPRD Banjarmasin inisial AD dan AR.

Dalam OTT tersebut, Tim Satgas KPK juga menyita uang tunai sejumlah Rp 48 juta bagian dari uang suap Rp 150 juta. Uang sejumlah Rp 150 juta itu bersumber dari rekanan PDAM, PT CSP.

“Dalam OTT ini, KPK amankan uang tunai Rp 48 juta. Uang itu diduga bagian dari Rp 150 juta yang diterima Dirut PDAM, dari pihak rekanan,” ujar Alexander.

KPK menyangka Muslih dan Trensis melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Iwan dan Andi, KPK menyangkanya melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top