BTN ads
Hukum

KPK Tetapkan Bupati Abdul Latief Tersangka Gratifikasi Rp 23 Milyar dan Pencucian Uang

Jakarta, LEI – Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latief, kembali menjadi tersangka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi sejumlah Rp 23 milyar dan pencucian uang.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Jumat (16/3/2018) mengatakan, pihaknya menetapkan Abdul Latief sebagai tersangka dalam dua kasus baru setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan kasusnya ke penyidikan.

“Tersangka ALA (Abdul Latief) sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap sehubungan jabatannya sebagai bupati Hulu Sungai Tengah,” katanya.

Tersangka Abdul Latief diduga menerima gratifikasi yang totalnya Rp 23 milyar itu dari berbagai pihak. Gratifikasi itu merupakan fee dari proyek-proyek di dinas Pemkab Hulu Sungai Tengah. Abdul Latief menerima fee dengan kisaran 7,5%-10%.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Abdul Latief melanggar Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan untuk menyamarkan hasil tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi, Abdul Latief melakukan pencucian uang dengan membeli mobil dan motor mewah dan aset-aset lainnya, baik yang diatasnamakan dirinya sendiri atau keluarga dan pihak lain.

KPK menyangka Abdul Latief melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan luar biasa Abdul Latief awalnya terbongkar setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Januari 2018 terkait kasus suap pengadaan pekerjaan pembangunan RS Damanhuri Baranai tahun 2017.

KPK kemudian menetapkan empat orang tersangka, yakni Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latief; Ketua Kamar Dagang Indonesia Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; Dirut PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; dan Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto.

KPK menduga Abdul Latief menerima fee dari proyek pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, di RSUD Damanhuri secara bertahap. Suap tersebut disinyalir diterima Latif dari Dirut PT Menara Agung Donny Winoto. Perusahaan milik Donny tersebut merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017.

Adapun komitmen pemberian uang sebesar 7,5% atau sekitar Rp 3,6 milyar sebagai fee proyek pembangunan ruang Klas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Latief, Fauzan, dan Abdul Basit selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Donny Winoto selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close