Hukum

KPK Tetapkan Bupati dan Kajari Pamekasan Tersangka Suap

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/8), menetapkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya, sebagai tersangka kasus suap penghentiak perkara korupsi dana desa.

Selain itu, kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di KPK, Jakarta, mengatakan, penyidik menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yakni Inspektur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemkab Pamekasan, Noer Sollehhodin; dan Kepala Desa (Kades) Dasok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi.

“Setelah dilakukan pemeriksaan lebih awal, disimpulkan adanya tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah dan janji lalu meningkatkan kasus ke penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” ujar Syarif.

Kasus ini terbongkar setelah Tim Satgas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan pada Rabu pagi. Kasus ini berawal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Kepala Desa (Kades) Dassok, Agus Mulyana, ke Kejari Pamekasan karena diduga melakukan korupsi dalam proyek senilai Rp 100 juta yang dididanai dari dana desa.

Kejari Pamekasan menindaklanjuti laporan LSM tersebut dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Agar tidak menjadi tersangka, Kades Agus Mulyadi kemudian melapor kepada Inspektur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Sutjipto Utomo; dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemkab Pamekasan, Noer Sollehhodin.

Sutjipto dan Noer kemudian melaporkan soal penanganan kasus dugaan korupsi itu kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Bupati Achmad kemudian
menyarankan Sutjipto, Noer, dan Agus agar menyuap Rudy.

Orang nomor satu di Pamekasan menyarankan ketiganya melakukan penyuapan agar Kejari Pamekasan menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi atas proyek senilai Rp 100 juta tersebut.

Achmad menyarankan untuk menyuap pihak Kejari Pamekasan karena khawatir dana desa di kabupaten yang dipimpinnya akan dihentikan akibat kasus korupsi.

Achmad Syafii kemudian menyarankan Sutjipto, Noer, dan Agus untuk menyuap Rudy. IuSuap itu agar Rudy menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 100 juta itu yang sedang ditangani.

Rudy menyanggupi asalkan diberi uang sejumlah Rp 250 juta. “Ini juga dilaporkan ke Bupati dan Bupati bahkan dengan Inspektur Pemkab Pamekasan harus diamankan agar jangan ribut-ribut pemanfaatan dana desa ini,” ujarnya.

Setelah sepakat, kemudian Noer Solehhoeddin dan seorang sopir membawa uang ke rumah dinas Rudy pada Rabu pagi. Setelah diserahkan, Tim Satgas KPK kemudian menangkap Rudy dan Noer serta menyita uang suap sejumlah Rp 250 juta dalam pecahan Rp 100.000 dibungkus plastik hitam.

“Setelah itu KPK mengamankan 2 orang lain yaitu S [Sugeng] dan EH [Eka Hermawan] sekitar pukul 07.49 WIB di Kantor Kajari,” kata Syarif.

Setelah itu, Satgas KPK menangkap Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok pada pukul 08.29 WIB dan MR [M Ridwan] Ketua Persatuan Kepala Desa mapper di rumah pukul 08.55 WIB dan tim juga mengamankan Indra Permana, staf Kejari di Kejari Pamekasan pada pukul 09.00 WIB.

“Terakhir, tim bergerak mengamankan Bupati di Pendopo Pamekasan pada pukul 11.30 WIB,” ujar Syarif.

Tim Satgas lalu melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Hasilnya, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Achmad Syafii, Rudy Indra Prasetya, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoeddin.

Sebagai pemberi suap, Sutjipto, Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoddin disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Bupati Achmad Syafii selaku pihak yang menganjurkan agar melakukan penyuapan, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Rudy selaku penerima suapnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami