Hukum

KPK Tetapkan Bupati Jombang Tersangka Suap

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jombang, Inne Silestyowati, sebagai tersangka pasaca tertangkap tangan melakukan praktik suap.

“Menetapkan dua tersangka, IS (Inne Silestyowati) sebagai pemberi suap dan NSW (Nyono Suharli Wihandoko) sebagai penerima suap,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/4/2018).

KPK menduga Nyono menerima suap dari Inna sejumlah Rp 434 juta. Inna menyerahkan uang agar Nyono menetapkannya sebagai kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jombang, Jawa Timur (Jatim).

Adapun Nyono diduga kuat akan menggunakan uang suap tersebut untuk membiayai pencalonannya sebagai calon kepala daerah Jombang pada pilkada tahun ini. Nyono menerima uang tersebut secara bertahap sejak Juni 2017.

Inna mengumpulkan uang untuk mentuap Nyono dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Rincian pembagiannya, sebesar 1% untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1% untuk Inna, dan 5% untuk Nyono.

KPK juga menduga Inna membantu menerbitkan izin operasional salah satu rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli atas izin tersebut. Dari pungli izin itu, kemudian diserahkan kepada Nyono sebesar Rp 75 juta.

Selain uang sejumlah di atas, Inna hingga Desember 2017, telah memberikan uang kepada Nyono sejumlah Rp 200 juta.
“Diduga sekitar Rp 50 juta telah digunakan NSW (Nyono Suharli Wihandoko) untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Jombang 2018,” kata Syarif.

Atas perbuatan itu KPK menyangka Inna selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Nyono selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami