Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Tersangka Korupsi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka kasus korupsi karena dugaan menerima gratifikasi.

Penetapan tersangka Rita itu terungkap setelah tim penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di antaranya kantor Bupati Kukar, Kalimantan Timur (Kukar), Selasa (26/9/2017).

Selain itu, adanya surat permohonan bantuan pengamanan yang dikirimkan KPK kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Pol Aris Budiman.

Dalam surat tersebut tertera bahwa bupati Kukar dua dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021 diduga menerima gratifikasi bersama-sama Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin.

“Yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” demikian isi tersebut.

KPK menyangka Rita melanggar Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan bupati Kukar sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan tersangka itu bukan hasil operasi tangkap tangan (OTT). “Iya kalau dia (Rita) jadi tersangka. Ya tapi itu bukan OTT, penkembangan kasus biasa. Nanti konpres,” ujarnya.

Penetapan Bupati Rita itu merupakan hasil penyelidikan KPK. Namun Syarif belum bersedia menyampaikan secara detail kasus gratifikasinya, termasuk siapa pemberi dan jumlah uangnya.

“Ya, dia ditetapkan tersangka, tapi detailnya nanti diketahui. Tapi itu pengembangan kasus bukan OTT. Ya kasus yang sudah dikembangkan penyelidikan, penyidikan,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami