BTN iklan
Hukum

KPK Tetapkan Cagub Malut dan Mantan Ketua DPRD Sula Tersangka Korupsi Rp 3,4 Milyar

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon gubernur Maluku Utara (Cagub Malut), Ahmad Hidayat Mus dan Ketua DPRD Kepulauan Sula, Zainal Mus, sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan untuk Bandara Bobong.

“Menetapkan 2 orang tersangka yaitu AHM (Ahmad Hidayat Mus, Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010 dan ZM (Zainal Mus), Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Penetapan kasus ini berawal dari pengembangan yang dilakukan KPK dan Polri, kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah KPK melakukan pengumpulan dan penelusuran informasi serta penyelidikan, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus bersama-sama Zainal Mus diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan mereka dalam pembebasan lahan fiktif untuk Bandara Bobong pada tahun anggaran 2009.

“Diduga pengadaan lahan Bobong pada APBD tahun anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula ini adalah pengadaan fiktif. Pemkab Kabupaten Kepulauan Sula seolah membeli tanah milik ZM yang seakan-akan dibeli dari masyarakat,” kata Saut.

Dari total 3,4 milyar yang dicairkan dari kas daerah Pemkab Kepulauan Sula, Rp 1,5 milyar diduga ditransfer Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senlai Rp 850 juta diterima Ahmad Hidayat Mus melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya, diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya.

Perbuatan mereka itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,4 milyar sesuai hasil perhitungan dan koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sesuai dengan jumlah pencairan SP2D kas daerah Pemkab Kepulauan Sula.

KPK menyangka Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close