Hukum

KPK Tetapkan Eni Saragih dan PS Blackgold Natural Resources Limited Tersangka Suap PLTU Riau

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham (PS) Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka.

“Menetakan 2 orang tersangka yaitu EMS (Eni Maulani Saragih), Anggota Komisi VII DPR RI dan JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo), pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di KPK, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup hasil pemeriksaan intensif 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara pascamelakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat kemarin (13/7/2018) di Jakarta.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2×300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp 500 juta alias setengah milyar itu merupakan pemberian keempat dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya.

“Diduga penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 milyar,” katanya.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes  Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp 2 milyar, Maret 2018 Rp 2 milyar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close