Hukum

KPK Tetapkan Ketua PT Manado dan Anggota DPR Tersangka Suap Vonis Banding

BTN iklan

Jakarta, LEI – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono, dan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Aditya Anugerah Mora, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap penanganan banding perkara korupsi di PT Manado.

“Menetapkan dua tersangka. Penerima SDW, Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, sebagai ketua majelis hakim. Pemberi, AAM Anggota DPR Komisi XI periode 2014-2019,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Sabtu petang (7/10/2017).

Sudiwardono dan Aditya sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama 3 orang lainnya oleh Tim Satgas KPK. Mereka di tangkap usai serah terima suap di salah satu hotel di Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Dalam OTT tersebut, selain mengamankan 5 orang, Tim Satgas KPK juga menyita uang sejumlah 64.000 Dolar Singapura (SGD). Aditya menyuap Sudiwardono untuk memengaruhi putusan perkara banding perkara korupsi dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan.

Terdakwa Marlina Moha merupakan Bupati Bolaang Mangondow periode 2001-2006 dan 2006-2011 sekaligus ibu dari Aditya. Marlina terbelit kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulut, tahun 2010.

Marlina mengajukan banding ke PT Manado setelah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado.

“(Penyuapan) untuk memengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut serta agar penahan terhadap terdakwa [Marlina] tidak dilakukan,” kata Syarif.

KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan intensif 1×24 jam dan gelar perkara. “Disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Ketua PT Sulut dan Ketua majelis. KPK meningkatkan status ke peyidikan,” kata Syarif.

KPK menyangka Aditya Anugerah Mora selaku pemberi suap melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Sudiwardono selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau a atau b atau Pasal 11 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami