Hukum

KPK Tetapkan Komisaris Bintuni Energy Tersangka Korupsi Jalan Jayapura

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris PT Bentuni Energy Persada (BEP), David Manibui (DM), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pengerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.

“KPK tetapkan satu tersangka di indikasi korupsi pembangunan jalan di Papua, dalam dugaan pidana korupsi pengadaan jalan Kemiri-Depapre di Jayappura, satu tersangka yaitu DM, swasta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (22/3).

KPK menetapkan pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada melalui PT MMJ karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi.

“DM‎ ini tersangka kedua, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dann salah gunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain,” ujar Febri.

Akibat ulah David, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian sekitar Rp 42 milyar dari proyek senilai Rp 98 milyar yang dibiayai dari dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2015.

“Dari nilai proyek Rp 89 milyar, diduga kerugian keuangan negara Rp 42 milyar. Hampir dari setengah nilai proyek itu indikasi kerugian negara,” ujar Febri.

Atas ulah tersebut, KPK menyangka David Manibui melanggara Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Febri, David merupaka tersangka kedua dalam kasus ini, karena sebelumnya KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Maikel Kambuaya, sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengguna anggaran proyek yang didanai dari APBD 2015.

Proyek ini dimenangkan oleh PT Bintuni Energi Persada. Atas perbuatan itu, KPK menyangka Maikel melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami