Hukum

KPK Tetapkan Mantan Bupati Konut Tersanga Suap Rp 13 Milyar

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Konawe Utara (Konut) sebagai tersangka kasus suap sejumlah Rp 13 milyar terkait penerbitan izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi.

“ASW selaku pejabat Bupati Konawe Utara, 2007 sampai 2009, diduga telah menerima uang sejumlah Rp 13 milyar,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Aswad menerima uang sejumlah Rp 13 milyar itu dari beberapa perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam rentang waktu 2007-2009.

“Dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa Pertambangan Kepada Pemkab Konawe Utara. Indikasi penerimaan yang terjadi dalam rentang waktu 2007-2009,” ujar Saut.

KPK menyangka Aswad Sulaiman melanggar Pasal 12 huruf a, atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK menetapkan Aswad sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi tahun 2007-2014.

KPK menduga Aswad dalam rentang waktu 2007-2014, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Bupati Konawe Utara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara.

“Sehingga merugikan keuangan negara dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007 sampai 2014,” katanya.

Jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Aswad itu sekitar Rp 2,7 trilyun, berdasarkan dari penghitungan penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

KPK menyangka Aswad Sulaiman melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami