Hukum

KPK Tetapkan Mantan Bupati Konut Tersangka Korupsi Izin Pertambangan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaiman, sebagai tersangka kasus korupsi peneribitan izin pertambangan untuk sejumlah perusahaan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa (3/10/2017), mengatakan, pihaknya menetapkan mantan Bupati Konut itu dalam kasus korupsi penerbitan izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi.

Izin tersebut diberikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut dalam rentang waktu 2007-2014 kepada sejumlah perusahaan. “Terkait dengan hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dan menetapkan ASW sebagai tersangka,” katanya.

KPK menduga Aswad dalam rentang waktu 2007-2009, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Bupati Konawe Utara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara.

“Sehingga merugikan keuangan negara dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara 2007 sampai 2014,” katanya.

Jumlah kerugian keuangan negara akibat ulah Aswad itu sekitar Rp 2,7 trilyun. Angka ini berdasarkan dari penghitungan penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Aswad Sulaiman melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami