HEADLINES

KPK Tetapkan Miryam Tersangka Kasus Keterangan Palsu

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, sebagai tersangka karena memberikan keterangan tidak benar atau palsu di bawah sumpah saat menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu MSH (Miryam S Haryani), Anggota DPR RI, di dalam pengembangan penyidikan terkait korupsi e-KTP,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Miryam diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP yang membelit terdakwa Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tersangka MSH diduga dngan sengaja tidak memberikan keterangan atau berikan keterangan yang tidak benar di persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,” kata Febri.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/3), Miryam mengingkari semua keterangannya dalam BAP penyidikan KPK. Bahkan, legislator Partai Hanura itu langsung mencabut seluruh keterangan di BAP-nya.

Miryam berdalih keterangan yang diberikan kepada penyidik itu tidak benar, karena keterangan itu diberikan akibat tekanan dan ancaman penyidik KPK. Miryam tetap menyatakan keterangannya itu tidak benar, meski sudah dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK, Novel Baswesan, Ambarita Damanik, dan Irwan.

Miryam juga tetap menyatakan bahwa keterangannya di BAP itu tidak benar, meski rekaman video pemeriksaan yang diputar jaksa penuntut umum KPK di persidangan, menunjukkan tidak adanya tekanan ataupun ancaman.

Dalam rekaman video tersebut, Miryam nampak tidak tertekan atau terancam. Sebaliknya, dia sempat terdengar tertawa dan membisiki Irwan untuk menanyakan, apakah nama-nama anggota DPR RI yang mengancamnya agar tidak membongkar kasus e-KTP itu akan masuk dalam BAP atau tidak.

Atas keterangan paslu terkait perkara e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012 itu, KPK menyangka Miryam melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close