Hukum

KPK Tetapkan Presdir Diratama Tersangka Korupsi Heli AW-101

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur (Presdir) PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka kasus korupsi pembelian helikopter AugustaWestland (AW)-101.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang; dan juru bicara KPK, Febri Diansyah; serta Komandan Puspom (Danpuspom) TNI, Mayjen Dodik Wijanarko di KPK, Jakarta, Jumat malam (16/6/2017).

Penetapan tersangka Irfan Kurnia Saleh itu setelah KPK melakukan gelar perkara dan menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus korupsi pembelian helikopter AW-101 tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp 738 milyar ke tahap penyidikan.

“Setelah ekspose, dilakukan penetapan tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh), PT DJM [Diratama Jaya Mandiri],” kata Basaria.

KPK menetapkan tersangka dari unsur swasta karena penetapan tersangka dari unsur TNI atau militer dilakukan oleh Puspom TNI yang sebelumnya telah menetapkan 3 anggota TNI sebagai pesakitan.

Ifan Kurnia Saleh yang juga pengendali PT Karya Cipta Gemilang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan helikoter AW-101 di TNI AU tersebut, sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 224 milyar.

Ifan Kurnia Saleh awalnya mengikuti proses lelang helikopter AW-101 di TNI AU dengan menyertakan kedua perusahaannya. Sebelumnya, dia melakukan perikatan kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter senilai US$ 39,3 juta atau setara Rp 514 milyar.

“Pada Februari 2016 dilakukan penunjukkan pengumuman yaitu PT DJM dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan nilai kontrak Rp 738 milyar,” ujar Basaria.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Ifan Kurnia Saleh melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

12 Comments

  1. Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you
    are a great author.I will always bookmark your blog and will
    come back from now on. I want to encourage you continue your great job,
    have a nice evening!

  2. Hurrah! At last I got a website from where I know how to really obtain helpful data concerning my
    study and knowledge.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami